Pada bulan September 2023, Azerbaijan melaksanakan serangan
militer besar-besaran terhadap Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang secara internasional diakui menjadi bagian dari Azerbaijan namun dihuni mayoritas etnis Armenia. Operasi ini menandai berakhirnya status de facto Nagorno-Karabakh sebagai republik yang merdeka dan mengembalikan wilayah tersebut ke dalam kendali Azerbaijan.
Latar Belakang Konflik
Sejarah Panjang Ketegangan
Konflik Nagorno-Karabakh telah terjadi selama beberapa dekade, berawal dari era Soviet dan meledak dalam dua perang besar antara Armenia dan Azerbaijan. Walaupun gencatan senjata sudah tercapai, ketegangan tetap tinggi, dengan kedua negara saling menuduh pelanggaran hak asasi manusia dan agresi militer.
Blokade dan Krisis Kemanusiaan
Sebelum serangan militer, Azerbaijan menerapkan blokade terhadap Nagorno-Karabakh, yang mengakibatkan kelangkaan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini memicu krisis kemanusiaan yang mendalam, dengan banyak warga sipil mengalami penderitaan.
Dampak dan Reaksi Internasional
Pengungsian Massal
Setelah serangan, lebih dari 100. 000 warga etnis Armenia meninggalkan Nagorno-Karabakh, sebagian besar menuju Armenia. Pengungsian ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia.
Respons Internasional
Komunitas internasional, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, mengecam kekerasan tersebut dan mendesak penghormatan terhadap hak-hak warga sipil. Namun, upaya mediasi terbatas, dan situasi di lapangan tetap penuh ketegangan.
Langkah Menuju Perdamaian
Kesepakatan Perdamaian
Pada bulan Maret 2025, Armenia dan Azerbaijan bersepakat pada draf perjanjian perdamaian yang mencakup normalisasi hubungan serta integrasi Nagorno-Karabakh ke dalam Azerbaijan. Namun, pelaksanaan perjanjian ini terhambat oleh pelanggaran gencatan senjata dan ketegangan di perbatasan.
Tantangan ke Depan
Meskipun ada kemajuan menuju perdamaian, tantangan signifikan tetap ada, termasuk perlindungan hak-hak minoritas, rekonsiliasi antar etnis, dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut.
