Hukum perdata adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur
hubungan antara individu dan individu atau antara individu dan badan hukum dalam aspek kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan hukum pidana yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, hukum perdata lebih menekankan pada penyelesaian sengketa atau konflik hak dan kewajiban antar pihak dengan cara yang damai melalui jalur hukum.
Hukum perdata meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti perjanjian, jual beli, warisan, perkawinan, hingga tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Kasus-kasus hukum perdata biasanya diajukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan dan bertujuan untuk memperoleh ganti rugi, pemulihan hak, atau pelaksanaan kewajiban tertentu.
Jenis-Jenis Kasus Hukum Perdata
Sengketa Perjanjian dan Wanprestasi
Salah satu jenis kasus hukum perdata yang paling umum terjadi adalah sengketa perjanjian. Dalam kehidupan sehari-hari, individu maupun perusahaan sering kali terlibat dalam perjanjian, baik yang tertulis maupun lisan. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian sesuai yang telah disepakati, maka hal itu disebut sebagai wanprestasi.
Contohnya, dalam perjanjian jual beli, jika penjual tidak
menyerahkan barang sesuai waktu atau spesifikasi yang telah disepakati, maka pembeli berhak untuk mengajukan tuntutan. Penyelesaian wanprestasi dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.
Sengketa Warisan dan Ahli Waris
Kasus lain yang sering terjadi dalam hukum perdata adalah sengketa warisan. Konflik ini dapat muncul ketika ahli waris tidak sepakat dalam pembagian harta peninggalan almarhum, baik disebabkan oleh tidak adanya wasiat yang jelas maupun karena perbedaan interpretasi terhadap isi wasiat tersebut.
Dalam kasus seperti ini, pengadilan perdata akan memutuskan berdasarkan hukum waris yang diatur, apakah dengan menggunakan hukum adat, hukum Islam, atau hukum perdata barat, tergantung pada status hukum dan agama dari pewaris dan ahli waris.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain yang dilakukan secara melawan hukum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Misalnya, seseorang yang merusak properti orang lain atau menyebarkan informasi palsu yang merugikan reputasi seseorang.
Korban bisa mengajukan gugatan ke pengadilan perdata dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Hakim akan mengevaluasi apakah tindakan tergugat memenuhi unsur PMH: ada tindakan, ada kerugian, ada hubungan sebab-akibat, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.
Proses Penyelesaian Kasus Hukum Perdata
Tahapan Gugatan di Pengadilan
Penyelesaian kasus hukum perdata dimulai dengan mengajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan melampirkan surat gugatan yang mencantumkan identitas para pihak, uraian peristiwa, dan tuntutan hukum. Setelah gugatan disetujui, pengadilan akan menjadwalkan persidangan dan memanggil kedua belah pihak.
Proses ini akan melibatkan mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi tidak berhasil, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, pembuktian, dan akhirnya keputusan hakim. Berbeda dengan hukum pidana, hasil dari gugatan perdata biasanya berupa kompensasi materi atau pemenuhan hak, bukan hukuman penjara.
Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan
Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan, ia dapat mengajukan banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Setelah keputusan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (inkracht), pihak yang menang dapat meminta eksekusi terhadap keputusan tersebut jika pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela.
Eksekusi dapat berupa pengambilalihan aset, pelunasan sejumlah uang, atau perintah pelaksanaan kontrak. Namun, proses eksekusi ini juga harus melalui jalur hukum dan biasanya membutuhkan waktu tambahan.
