Hukum tata negara merupakan cabang hukum publik yang
mengatur struktur serta mekanisme penyelenggaraan negara. Ia mencakup hubungan antar lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negara. Dalam hal ini, kasus hukum tata negara sering timbul ketika terjadi konflik atau pelanggaran terhadap konstitusi, penyalahgunaan wewenang, sampai sengketa kewenangan antarlembaga negara.
Berkebalikan dengan hukum pidana atau perdata yang sering melibatkan individu, kasus hukum tata negara memiliki sifat strategis karena berkaitan dengan sistem pemerintahan dan prinsip-prinsip demokrasi. Penanganan kasus ini umumnya melibatkan lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, atau lembaga otonomi khusus lainnya.
Contoh Kasus Hukum Tata Negara di Indonesia
Sengketa Hasil Pemilu
Salah satu kasus hukum tata negara yang paling sering terjadi adalah sengketa hasil pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dalam sengketa ini, pihak yang merasa dirugikan akibat dugaan kecurangan atau pelanggaran prosedur pemilu dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Sebagai contoh, pada Pemilu Presiden 2019, salah satu pasangan calon mengajukan sengketa ke MK dengan alasan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. MK lalu melakukan pemeriksaan saksi, bukti, dan akhirnya memutuskan tidak ditemukan cukup bukti untuk membatalkan hasil pemilu.
Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya hukum tata negara dalam menjamin keabsahan proses demokrasi serta legitimasi pemerintahan yang terpilih.
Uji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Uji materi (judicial review) adalah mekanisme penting dalam hukum tata negara yang memungkinkan warga negara atau lembaga menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebagai contoh, UU Cipta Kerja pernah menuai polemik luas karena prosedur pembentukannya dinilai tidak partisipatif dan substansinya dianggap merugikan hak-hak buruh. Beberapa pihak mengajukan uji materi ke MK, yang akhirnya memutuskan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
Sengketa antar lembaga negara juga merupakan ranah hukum tata negara. Misalnya, ketika terjadi perbedaan tafsir antara DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan suatu kewenangan atau undang-undang. Kasus ini dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan final tentang siapa yang berwenang.
Kasus semacam ini penting untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya, yang bisa mengancam sistem checks and balances dalam pemerintahan.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Tata Negara
Penjaga Konstitusi
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai “penjaga konstitusi” (guardian of the constitution). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang sangat menentukan arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Fungsi utama MK mencakup:
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara
Memutus pembubaran partai politik
Mengadili sengketa hasil pemilu
Memberi putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden
Menjaga Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum
Dengan kewenangan tersebut, MK menjadi benteng terakhir dalam menjaga agar sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi konstitusi. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki dampak besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
