Korupsi adalah masalah signifikan yang berdampak pada hampir

setiap aspek kehidupan, baik di tingkat pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat secara keseluruhan. Di Malaysia, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan negara. Untuk mengatasi masalah ini, Malaysia memiliki sistem hukum yang cukup ketat dalam menangani pelaku korupsi. Artikel ini akan membahas tentang hukum terhadap pelaku korupsi di Malaysia, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, serta tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi.

Hukum Korupsi di Malaysia: Undang-Undang yang Berlaku

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) adalah lembaga utama yang berfungsi untuk menangani masalah korupsi di negara ini. SPRM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pendakwaan terhadap pelaku korupsi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan integritas sektor publik.

Akta ini memberikan SPRM kekuasaan untuk menangani kasus-

kasus korupsi di berbagai sektor, mulai dari pejabat pemerintah hingga sektor swasta. Di bawah undang-undang ini, korupsi yang melibatkan rasuah, suap, atau gratifikasi dipandang sebagai tindak pidana yang dapat dihukum berat.

Kanun Keseksaan Malaysia (Penal Code)

Selain SPRM, Kanun Keseksaan Malaysia juga berperan dalam menanggulangi korupsi. Beberapa pasal dalam Kanun Keseksaan mengatur tindak pidana terkait dengan korupsi, seperti suap atau penyuapan. Undang-undang ini memberikan sanksi tegas terhadap mereka yang terbukti bersalah dalam kasus-kasus korupsi, dengan hukuman penjara dan denda yang sangat berat.

Sebagai contoh, berdasarkan Seksyen 165 Kanun Keseksaan,

seseorang yang menerima suap atau hadiah terkait dengan jabatannya dapat dipenjara hingga dua tahun atau denda, atau kedua-duanya. Sementara itu, jika suap atau korupsi melibatkan jumlah besar atau dampak yang luas, hukuman yang dijatuhkan bisa jauh lebih berat.

Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFPUAA)

Selain itu, Malaysia juga memiliki Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFPUAA) yang berlaku untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang sering terkait dengan hasil dari kegiatan korupsi. Hukum ini memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan membekukan aset yang berasal dari hasil korupsi dan memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Proses Hukum Terhadap Pelaku Korupsi di Malaysia
Penyidikan oleh SPRM

Proses hukum terhadap pelaku korupsi di Malaysia dimulai dengan penyelidikan oleh SPRM. Badan ini memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan korupsi di semua sektor. Setelah penyelidikan dilakukan, jika terdapat bukti yang cukup, SPRM akan mengajukan dakwaan terhadap pelaku.

Pengadilan dan Hukuman

Setelah kasus diserahkan ke pengadilan, pelaku korupsi akan diadili di pengadilan yang berwenang. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, denda, atau bahkan keduanya. Tergantung pada keparahan kasusnya, hukuman yang diberikan bisa sangat berat. Dalam beberapa kasus, pelaku yang terlibat dalam skandal besar atau yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar dapat dijatuhi hukuman penjara hingga bertahun-tahun lamanya.

Pemulihan Aset dan Ganti Rugi

Selain hukuman pidana, pelaku korupsi juga dapat diwajibkan untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Pemerintah Malaysia memiliki undang-undang yang memungkinkan pemulihan aset, di mana harta benda atau uang yang diduga hasil dari kegiatan korupsi bisa disita dan dikembalikan ke negara.

Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Malaysia
Budaya Korupsi yang Mendasar

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Malaysia dalam memerangi korupsi adalah budaya korupsi yang terkadang terlihat telah menjadi hal yang umum di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun hukum yang ada telah cukup ketat, penerapan hukum ini tidak selalu mudah, khususnya ketika melibatkan individu-individu yang berpengaruh di masyarakat.

Kendala Politik

Korupsi sering kali melibatkan pejabat tinggi yang memiliki kekuatan politik yang signifikan. Ini dapat menyebabkan hambatan dalam proses penyidikan dan pengadilan. Beberapa pihak mungkin memanfaatkan pengaruh politik mereka untuk menghalangi proses hukum atau memperlambatnya.

Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Meskipun terdapat upaya yang kuat dalam penegakan hukum, terkadang penegakan hukum terhadap pelaku korupsi bisa dianggap tidak konsisten. Ada kasus di mana pelaku korupsi besar tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atau bahkan terlepas dari proses hukum. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.